Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) kembali melantik jajaran pengurusnya di daerah mengingat proses verifikasi Depkum HAM dan KPU semakin dekat. Konsolidasi partai tersebut terus dilakukan demi dapat masuk ke perhelatan demokrasi pada 2009 mendatang. Mengingat PPPI merasa yakin bahwa partainya merupakan partai independen dan menjadi satu-satunya partai yang mengemban amanat UU Politik yakni menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
Oleh karenanya meski revisi UU Politik masih terus disosialisasikan ke berbagai kalangan. PPPI yang dipimpin oleh Daniel Hutapea kembali memperkuat konsolidasinya dengan melantik kepengurusan PPPI di propinsi Banten, sebuah propinsi penyangga ibukota Jakarta.
Oleh karenanya meski revisi UU Politik masih terus disosialisasikan ke berbagai kalangan. PPPI yang dipimpin oleh Daniel Hutapea kembali memperkuat konsolidasinya dengan melantik kepengurusan PPPI di propinsi Banten, sebuah propinsi penyangga ibukota Jakarta.
Setelah sebulan sebelumnya DPP PPPI melantik pula kepengurusannya di tingkat DKI Jakarta.
Kehadiran PPPI di kancah politik nasional terbukti banyak menyita perhatian berbagai kalangan seperti para elite partai politik lama, para pemerhati politik maupun partai-partai politik baru yang turut mempersiapkan diri menyongsong Pemilihan Umum 2009. Pemilihan yang diprediksikan sejumlah pemerhati politik akan sarat dengan kejutan.
PPPI sebagai partai pemersatu pengusaha dan pekerja melihat bahwa bangsa ini tengah dihadapkan pada ketidakpedulian elite partai di parlemen dengan penderitaan masyarakat, tingginya tingkat penganguran yang mencapai 47 juta jiwa, situasi ekonomi yang menghimpit serta situasi tidak kondusif bagi investasi asing.
Apalagi praktik-praktik yang menempatkan pengusaha dan pekerja sebagai ‘komoditi’ perahan oleh elite politik demi mendukung kepentingannya. Bukan kepentingan pengusaha atau pekerja. Oleh karenanya segera harus dihentikan praktik-praktik semacam itu. Caranya hanya satu, mendorong pengusaha dan pekerja untuk menempatkan keterwakilannya secara independen di kabinet maupun parlemen.
Begitu pula dalam rangka mendukung daerah-daerah berkembang untuk mensejahterakan rakyatnya, PPPI menjadi partai politik baru yang sangat concern akan hal tersebut . Apalagi perkembangan daerah yang diinginkan itu hingga ke daerah-daerah perbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah Negara lain. Seperti dukungan yang diberikan oleh PPPI kepada calon Gubernur NTT, Drs Melkianus Adoe yang juga Ketua DPRD NTT serta para calon bupati, gubernur, walikota, wakil bupati, wakil gubernur atau wakil walikota dari daerah lainnya.
Dengan demikian semakin lengkaplah kesiapan dan peran serta nyata dari PPPI untuk menjawab tantangan ketidakpedulian, keterlambatan, sekaligus kekeliruan-kekeliruan paradigma berbangsa dan bernegara secara bermartabat, menjunjung hokum, adil dan sejahtera. Inilah bukti besar bahwa PPPI bukanlah sekedar partai politik biasa. Karena PPPI sesungguhnya mengembangkan dirinya menjadi partai yang benar-benar memilik basis. Bukan Partai Tokoh atau Partai Uang , seperti yang sekarang ada. ***irwan
Kehadiran PPPI di kancah politik nasional terbukti banyak menyita perhatian berbagai kalangan seperti para elite partai politik lama, para pemerhati politik maupun partai-partai politik baru yang turut mempersiapkan diri menyongsong Pemilihan Umum 2009. Pemilihan yang diprediksikan sejumlah pemerhati politik akan sarat dengan kejutan.
PPPI sebagai partai pemersatu pengusaha dan pekerja melihat bahwa bangsa ini tengah dihadapkan pada ketidakpedulian elite partai di parlemen dengan penderitaan masyarakat, tingginya tingkat penganguran yang mencapai 47 juta jiwa, situasi ekonomi yang menghimpit serta situasi tidak kondusif bagi investasi asing.
Apalagi praktik-praktik yang menempatkan pengusaha dan pekerja sebagai ‘komoditi’ perahan oleh elite politik demi mendukung kepentingannya. Bukan kepentingan pengusaha atau pekerja. Oleh karenanya segera harus dihentikan praktik-praktik semacam itu. Caranya hanya satu, mendorong pengusaha dan pekerja untuk menempatkan keterwakilannya secara independen di kabinet maupun parlemen.
Begitu pula dalam rangka mendukung daerah-daerah berkembang untuk mensejahterakan rakyatnya, PPPI menjadi partai politik baru yang sangat concern akan hal tersebut . Apalagi perkembangan daerah yang diinginkan itu hingga ke daerah-daerah perbatasan antara wilayah Indonesia dengan wilayah Negara lain. Seperti dukungan yang diberikan oleh PPPI kepada calon Gubernur NTT, Drs Melkianus Adoe yang juga Ketua DPRD NTT serta para calon bupati, gubernur, walikota, wakil bupati, wakil gubernur atau wakil walikota dari daerah lainnya.
Dengan demikian semakin lengkaplah kesiapan dan peran serta nyata dari PPPI untuk menjawab tantangan ketidakpedulian, keterlambatan, sekaligus kekeliruan-kekeliruan paradigma berbangsa dan bernegara secara bermartabat, menjunjung hokum, adil dan sejahtera. Inilah bukti besar bahwa PPPI bukanlah sekedar partai politik biasa. Karena PPPI sesungguhnya mengembangkan dirinya menjadi partai yang benar-benar memilik basis. Bukan Partai Tokoh atau Partai Uang , seperti yang sekarang ada. ***irwan
